Korupsi Bangkrutkan VOC

Sejak terjadi skandal suap Jaksa Urip Tri Gunawan, masyarakat semakin santer meminta Kejakasaan Agung bertindak tegas dan membersihkan seluruh aparatnya yang melanggar hukum. Kasus suap itu telah mencoreng korps kejaksaan yang memang banyak dikeluhkan masyarakat.

Sang jaksa telah tertangkap basah ketika menerima segeblok fulus senilai Rp 6 miliar dari Arthalyta, wanita yang menjadi tangan kanan taipan Syamsul Nursalim, bekas pemilik BDNI, pengeruk dana BLBI terbesar.

Dari kejadian tersebut orang makin percaya bahwa semua perkara hukum bisa dibeli dan diatur. Kita masih ingat Adelin Lies, terdakwa pembalakan liar yang bebas begitu saja di Pengadilan Negeri Medan.

Pada masa kolonial pengadilan disebut landraad. Di landraad juga kerap terjadi pengadilan penuh tipuan. Bekas gedung landraad itu masih berdiri kokoh dan kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Seabagai contoh adalah pengadilan Pieter Erberveld yang dieksekusi (April 1922) karena dituduh ingin memberontak, diduga karena masalah tanah.

Ketika itu Gubernur Jenderal Zwaardecroon berniat membeli semua tanah yang terletak di bagian timur gereja Portugis (sebelah kiri staskonb KA Beos), yang rupanya milik Pieter. Karena pemilik menolak menjual tanahnya di kawasan elite Batavia itu, direkayasa pengadilan seolah-olah dia hendak memberontak.

Rupanya keinginan untuk memiliki telah terjadi di Jakarta sejak masa VOC, termasuk para gubernur jenderal. Seperti gubernur jenderal Jacob Mossel (1750-1761), yang membeli tanah sekitar Senen-Gunung Sahari sampai Waterlooplein (Lapangan Banteng). Sementara, gubernur jenderal Albertus Parra (1761-1779) membangun vila mewah di Weltevreden yang kini menjadi RSPAD Gatot Subroto.

Pada Agustus 1745 Gubernur Jenderal Van Imhoff membeli tanah di Kampung Baru yang kemudian ia rubah namanya menjadi Buitenzorg dan kini menjadi Istana Bogor. Ketika Van den Parra hendak dilantik dia meminta supaya para bupati menghadiri atau mengirimkan utusan.

Pesta pora yang sangat mewah bukan hanya sering terlihat di Batavia, tapi juga di tempat-tempat VOC memiliki kantor cabang seperti Persia, Jepang, India dan Srilangka. Bisa dibayangkan berapa biaya dinas yang dikeluarkan untuk itu. Masih lusinan lagi gubernur jenderal dan anggota Dewan Hindia yang hidup kelewat mewah.

Akibat hidup mewah dan korupsi yang kelewat batas, maka pada 1799 kongsi dagang VOC dinyatakan bangkrut. Imperium yang pada awalnya memonopoli perdagangan dan rempah-rempah dan memiliki armada kapal di hampir seantero dunia itu meninggalkan hutang 140 juta gulden. Nilai uang Belanda ini nilainya lebih tinggi dari dolar yang kala itu belum punya arti apa-apa.

Merasa datang dari tempat yang jauh dan seolah-olah hidup dalam ‘pembuangan’ semacam Batavia, sebagai konpensasi mereka menjalani hidup yang sangat mewah. Tapi, karena gaji tidak mencukupi, korupsi dan kolusi merupakan salah satu cara yang mereka tempuh.

Bayangkan, seorang nyonya Belanda atau nyai untuk keluar runah saja harus diiringi lima budak belian. Ada yang khusus untuk memayungi, membawa tempat sirih, tempolong untuk meludah saat nyirih, penggotong tandu dan khusus untuk menjaga serta melayani putera-puterinya. Budak-budak itu didatangkan dari Andaman, Malabar, Malaka, dan Goa, dengan biaya sangat mahal. Ada juga budak-budak lokal yang kebanyakan dari Bali.

Masyarakat elite Belanda ketika itu juga membangun vila-vila di luar kota, seperti di Ancol dan Molenvliet (Jl Gajah Mada dan Hayam Wuruk). Vila-vila itu memiliki puluhan dan konon ratusan kamar tempat menginap para budak. Banyaknya budak menjadi simbol kemakmuran seorang pejabat VOC. Di antara para budak itu ada yang mereka jadikan pemain orkes untuk mengiringi mereka makan malam dan pesta-pesta meriah.

Willard A Hanna, penulis Amerika, dalam Hikayat Jakarta menyebutkan, bagi masyarakat Eropa kegiatan yang paling hidup saat itu adalah persaingan dalam memperagakan kekayaan. Kesempatan utama untuk peragaan kemewahan yang sering diperoleh secara tidak halal adalah dengan cara mondar-mandir di beberapa jalan terpilih dan pada hari Minggu dalam kesempatan ke gereja.

Pendiri kota Batavia, JP Coen, dikabarkan berkolusi dengan Cina kaya raya, Souw Beng Kong. Gubernur jenderal sering mendatangi kediaman kapiten Cina pertama ini sambil minum teh. Souw menguasai perniagaan, perusahaan perkapalan, konstruksi, perkebunan dan pabrik gula. Menurut Lahonda, sejarawan yang bekerja di Arsip Nasional, kolusi antara pengusaha Cina dengan penguasa telah terjadi sejak zamanb VOC. Tapi dia menilai kolusi itu masih dalam batas-batas wajar, karena untuk kemajuan kota Batavia.

Dalam buku Konglomerat Oei Tiong Ham disebutkan, dengan kedudukannya sebagai penarik pajak dan kesempatan untuk monopoli perdagangan, para keluarga peranakan dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Oei Hu Lan, salah seorang anak Oei Tiong Ham, menyatakan, ”Agar bisnbisnya lancar ayah harus memberi hadiah-hadiah pada para pedjabat Belanda.”

Berbicara soal pajak yang kini sedang digalakkan untuk menutup defisit APBN, Residen PH Willemse (Juli 1929 – Oktober 1931) mengeluh karena ada saja pegawai di tingkat distrik terlibat dalam penggelapan uang pendapatan pajak dan pemalsuan surat penetapan penilaian pajak.

Mereka sering harus dibawa ke landraad, harus diberhentikan dari jabatannya dan ada juga yang kena hukuman. Misalnya, seorang ajudan kelas dua dari distrik Senen, yang menggelapkan uang pendapatan negara, tak cuma dipecat, tetapi juga dihukum kerja paksa selama enam bulan.

Kasus itu terjadi pada 1889 ketika VOC sudah bubar dan administri pemerintahan sudah lebih baik. Jadi bangkrutnya VOC karena korupsi menjadi pelajaran bagi kita.