Monas untuk 1000 Tahun

Kalau penyair Chairil Anwar menyatatakan, ”Aku ingin hidup 1000 tahun lagi,” maka Bung Karno ketika membangun Monumen Nasional menyatakan, ”Monumen ini akan tahan selama 1000 tahun.” Ia melakukan pemancangan tiang pertama Tugu Nasional (Monas) pada 17 Agustus 1961.

Ketika bersama rombongan Sahabat Museum mendatangi Monas, kami cukup terkejud bahwa biaya untuk membangun monumen yang begitu monumental itu hanya Rp 7 miliar. Padahal, sekarang harga rumah mewah di kawasan elite, seperti Pondok Indah, Simpruk, Pluit, Kemang dan Bumi Serpong Damai, di atas belasan miliar rupiah.

Tapi, biaya Monas sebesar itu pada tahun 1960-an, seperti dikemukakan seorang pemandunya, nilainya sekarang ini sama dengan Rp 42 triliun. Tahun 1960-an, satu dolar AS nilainya hanya Rp 125. Namun, kala itu yang jadi ukuran biaya bukan dolar, tetapi emas. Kalau nilai dolar terhadap rupiah sekarang Rp 9.000, dan harga emas Rp 198 ribu per gram, maka diperkirakan ketika Monas dibangun harga emas berkisar Rp 25 per gram.

Monas kini masih menjulang di Lapangan Merdeka  pusat kota Jakarta. Ketinggian pelataran puncaknya mencapai 115 meter. Sedang lidah api kemerdekaan, yang terbuat dari 14,5 ton perunggu dengan lapisan emas murni seberat 35 kg, memiliki ketinggian 14 meter. Biaya pembangunan Monas, berdasarkan nilai sekarang Rp 42 triliun, konon jauh lebih kecil dari uang negara yang dilarikan oleh para koruptor ke Singapura yang jumlahnya di atas Rp 100 triliun.

Berarti, uang yang mengalir ke Negeri Singa itu bisa untuk membangun puluhan bangunan seperti Monas dan ratusan ribu rumah sederhana untuk rakyat miskin. Semoga dengan ditandatanganinya perjanjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura  yang telah diperjuangkan selama 30 tahun — uang yang sangat dibutuhkan rakyat itu dapat kembali ke Tanah Air. Inilah harapan masyarakat atas perjanjian ekstradisi itu.

Monas dibangun pada tahun 1961-1965 (era Presiden Soekarno), dengan pembiayaan dari sumbangan masyarakat. ”Kita membangun Tugu Nasional untuk kebesaran bangsa. Saya harap, seluruh bangsa Indonesia membantu pembangunan Tugu Nasional itu,” seru Bung Karno.

Seruan itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat dengan berbagai cara meyalurkan bantuan. Setelah Soekarno turun tahta, pembangunan Monas dibiayai oleh Setneg dan kemudian APBN.

Di Ruang Proklamasi, enam meter di bawah permukaan tanah Monas, kita dapat mendengarkan kembali suara Bung Karno ketika atas nama bangsa Indosnesia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. Ruangan itu dilapisi emas dengan berat total 22 kg.

Menurut keterangan, Bendera Pusaka yang selama ini disimpan di Istana Negara akan ditempatkan di Monas berdekatan dengan Ruang Proklamnasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang akan menyerahkan Bendera Pusaka untuk disimpan di sana nanti pada tanggal 20 Mei 2007, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Bendera Pusaka dikibarkan pertama kali ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Bendera berukuran 178 X 274 Cm itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, pada pertengahan Oktober 1944, di kediamannya, Jl Pegangsaan Timur 56, Jakarta, dalam waktu dua hari.

Bendera Pusaka itu dikibarkan terakhir kali pada 17 Agustus 1968. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan selanjutnya, agar tidak rusak, bendera ini tidak dikibarkan lagi, hanya disertakan saja. Yang dikibarkan duplikatnya, dibuat dari sutera alam asli Indonesia. Bagian berwarna merah dan putih tidak disambung dengan jahitan, melainkan merupakan satu kesatuan.

”Istriku telah menjahit sebuah bendera dari dua potong kain. Sepotong kain putih dan sepotong kain merah. Ia menjahitnya dengan tangan. Ini adalah bendera resmi yang pertama dari Republik,” tutur Bung Kanro.

”Alhamdulillah, bendera Republik sudah berkibar sekarang. Aku berdoa dalam hati, kalau pun ia turun lagi, maka ia hanya akan turun melalui tujuh puluh dua juta mayat dari bangsaku yang bergelimpangan. Kami takkan melupakan semboyan revolusi, Sekali Merdeka Tewtap Merdeka,” tutur Presdiden Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Khusus mengenai bangunan-bangunan di Jakarta yang pada masanya banyak dikecam sebagai proyek mercu suar, Bung Karno berkata, ”Tidak, saudara-saudaraku. Kita tidak membangun sebuah Monumen Nasional yang berharga setengah juta dolar hanya untuk membuang uang. Tidak! Kita sedang membuat ini, karena kita menyadari bahwa sebuah bangsa yang hebat, jiwanya dan hasratnya adalah kebutuhan yang absolut untuk kehebatannya, harus disimbolkan dengan sebuah benda materiil, sebuah benda yang hebat, yang kadang akan membuka mata dari bangsa-bangsa lain dengan penuh kekaguman.” (Pidato Bung Karno saat pemancangan pondasi Masjid Istiqlal, 24 Agustus 1961).

Lapangan Monas dibuat pada zaman pendudukan Napoleon oleh gubernur jenderal Herman Daendels (1808-1811) dengan nama Champ de Mars bertepatan dengan pemindahan kantor-kantor pemerintahan dan kompleks militer dari Kota Lama di Pasar Ikan ke Weltevreden.

Di samping membangun kantor-kantor pemerintahan, Daendels yang dapat julukan ‘anak revolusi Prancis’ juga membangun komplek militer (tangsi Batalion X), Lapangan Banteng, rumah sakit militer (kini RSPAD Gatot Subroto), dan Sociatet Harmoni (kini bagian dari Sekneg).

 

REPUBLIKA – Minggu, 06 Mei 2007

Agar Jakarta Ijo Royo-royo

Jejak Langkah Gubernur Sutiyoso (3-habis)

Fotograper Woodbury & Page telah mengadakan ratusan foto Batavia akhir abad ke-19. Ketika itu, ia merupakan kota yang ijo royo-royo. Seperti Jl Kalibesar di Glodok yang kini hiruk-piruk dan gersang masih dipenuhi pepohonan rindang. Apalagi daerah pinggiran kala itu seperti Condet, Tebet, Senayan, bahkan Menteng masih jarang dihuni manusia. Di sepanjang Jl Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang diapit kanal Ciliwung dikiri kanan dipenuhi pohon rindang.

Tentu saja, membandingkan Jakarta seratus tahun lalu yang penduduknya baru ratusan ribu jiwa, sangat tidak relevan. Jakarta kini sudah menjadi kota megapolitan yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa. Tentu saja Jakarta memerlukan gedung-gedung pencakar langit, ratusan pusat perbelanjaan, dan berbagai tempat hiburan. Tapi, jangan semua tanah kosong dijadikan hutan beton. Sisakanlah juga untuk penghijauan, yang kini banyak dilakukan oleh kota-kota besar di dunia.

Menyadari perlunya ‘paru-paru kota’, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mencita-citakan agar 13 persen dari wilayah seluas Jakarta sekitar 66.000 hektare, 14 persen adalah daerah hijau royo-royo atau sekitar 9.240 hektare lahan hijau. Sekarang ini, sekalipun baru delapan persen, konon penghijauannya lebih baik dari Bandung, yang pada masa kolonial Belanda dijuluki ‘Parijs van Java’. Sutiyoso sendiri ketika memagari Monas — lapangan terbesar dan terluas di dunia –, mendapat reaksi keras dari banyak pihak. Sekarang ini, Monas tertata rapi dan merupakan salah satu tempat rekreasi paling digandrungi masyarakat. Tiap hari tidak kurang dari delapan ribu orang mendatanginya. Bahkan pada hari-hari libur, bisa mencapai 20 – 25 ribu orang. Mereka datang untuk rekreasi sambil olah raga.

Dalam melaksanakan programnya selama dua periode menjabat gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso punya prinsip dan keyakinan bahwa ia ingin melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sekalipun sebagai manusia, ia pernah menyatakan tidak luput dari kesalahan. Karena itulah, dia menerima, bahkan siap untuk menerima kritik.

Adanya hutan kota ini, dapat mengurangi banjir. Seperti dikemukakan sejumlah pakar perkotaan, kalau saja tidak ada lagi lahan kosong untuk area resapan air dan luapan air sungai, kawasan Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan stadion terbesar di dunia ketika awal dibangun, akan tenggelam. Singapura yang berpenduduk lima juta — satu juta warga asing –, tiap tahun kedatangan sekitar 20 juta wisatawan asing. Dan negeri pulau ini, membanggakan dirinya: ‘Garden City’ (kota taman). Untuk mencapai target yang dipatok Sutiyoso menjadikan Jakarta ‘ijo royo-royo’, Pemprov DKI Jakarta akan menanam 115 ribu pohon produksi di seluruh wilayah Jakarta.

Pohon-pohon yang akan ditanam adalah pohon jenis produktif setinggi dua sampai dua setengah meter. Seperti mangga, jambu, rambutan, belimbing, jeruk, dan durian. Sampai tahun 1970′an, kampung-kampung di pinggiran Jakarta melimpah dengan buah-buahan. Durian dan jeruk sudah merupakan pohon langka, hingga kita mengimpor durian montong dan jeruk dalam jumlah berlimpah.

Sutiyoso, lulusan Akademi Militer Magelang (1968), yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus (1962) dan Pangdam Jaya (1996), adalah seorang penggemar berat olah raga. Tidak heran kalau hobi Letjen (Purn) ini bulutangkis, tenis, golf, menembak, basketbal, dan sepakbola. Dia juga menjadi pengurus sekitar 10 organisasi olah raga, di samping Ketua Asosiasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia (APPSI).

 

REPUBLIKA – Sabtu, 14 Juli 2007

Pedang Keadilan

Ketika awal pekan lalu saya ikut memandu sekitar seratus mahasiswa Universitas Trisakti, mereka sangat antusias menyaksikan sebuah pedang tua yang terdapat di lantai dua Museum Sejarah Jakarta. Pedang yang tampak kehitaman karena tuanya itu tersimpan di sebuah tempat jam di sudut kanan gedung yang telah berusia lebih dari tiga abad. Melihat pedang yang panjangnya lebih satu setengah meter itu saya meyakini bahwa sang algojo mestilah seorang yang kuat tenaganya.

Saya tidak dapat menjawab ketika banyak pertanyaan, berapa kepala yang terpenggal oleh ayunan ‘pedang keadilan’ itu. Yang jelas, pada 6 Juni 1629, seorang perwira muda VOC berusia 16 tahun bernama Contenhoeff pernah dihukum pancung di halaman muka Balaikota (kini Museum Sejarah) dengan pedang itu. Karena, perwira tampan ini poatang (ketahuan) saat berhubungan badan dengan Saartje Specx (12 tahun), puteri pedagang senior Jacques Specx, dari hasil ‘kumpul kebo’ dengan wanita Jepang. Kedua sejoli itu, atas permintaan gubernur jenderal JP Coen, dihukum berat. Saartje disiksa di halaman yang sama.

Pada tahun 1630 pemerintah kolonial di Negeri Belanda melarang untuk mengirim wanita Belanda ke Asia. Suatu perkecualian dibuat bagi pegawai tinggi yang diizinkan membawa istri dan anak-anak mereka. Akibatnya adalah suatu masyarakat dengan banyak lelaki dan hanya sedikit wanita berkulit putih. Karena itulah mereka mengawini para wanita untuk dijadikan nyai, dan lahirlah banyak keturunan Indo-Belanda. Di Batavia orang Belanda memakai istilah mestizen untuk orang berdarah campuran antara Asia dan Eropa. Mereka memakai bahasa Portugis, umumnya bahasa di abad ke-19 di Batavia.

Sejarawan Belanda, Hans Bonke, menyebutkan, janda-janda kaya dari pegawai Kompeni sangat disukai sebagai istri seorang bujangan yang ambisius. Dengan demikian terjadi hubungan keluarga di antara keluarga-keluarga penting yang mempengaruhi masa depan seseorang.

Kembali pada ‘pedang keadilan’   dibagian sayap kanan gedung berlantai dua ini Pangeran Diponegoro pernah mendekam sebelum dibuang ke Sulawesi. Menjawab pertanayaan tentang siapa-siapa yang pernah dipancung, yang pasti di antara mereka adalah Pieter Everbeld dan para pengikutnya yang dituduh ingin melakukan makar pada 1 Januari 1722. Sedang Bang Puasa jagoan dari Kwitang (dituduh membunuh Nyai Dasima) dan Oei Tamnbahsia (playboy dan pembunuh) dihukum di tiang gantungan.

Tempat eksekusi juga di bagian depan Museum Sejarah Jakarta. Yang menarik saat eksekusi disaksikan orang ramai, karena diumumkan melalui corong dari kampung ke kampung. Rupanya peristiwa yang mengerikan ini kala itu sangat disenangi. Yang datang berduyun-duyun.

Yang menarik, dari gedung yang pernah dikagumi oleh Ratu Elizabeth ketika berkunjung ke Indonesia itu adalah penjara bawah. Menjelang peristiwa pemberontakan warga Tionghoa, penjara yang sempit dan gelap itu dijejali 500 tawanan Cina. Mereka seluruhnya dibunuh pada peristiwa yang kelam di kota Jakarta ini.

Dilihat dari segi ekonomi, di Batavia kepemilikan kereta kuda adalah suatu lambang kekayaan. Nilai sebuah kereta sama dengan mobil mewah sekarang. Masih ada satu persamaan lagi, yaitu memperpajak barang mewah dengan pajak khusus. Tahun 1717 dikeluarkan keputusan bahwa kereta kuda harus dipajaki. Seorang pengusaha kaya yang menolak ketentuan ini menghadapi pilihan: membayar pajak atau akan didenda dan dilarang untuk menggunakan kereta kuda selama-lamanya.

Berapa jumlah tahanan di gedung balaikota Belanda, tidak diketahui. Tetapi, jumlahnya sangat bervariasi. Sampai 1763 dipakai untuk menahan seseorang karena ia berhutang, seumur hidup. Di kemudian hari kebiasaan ini diubah jadi enam tahun. Beberapa orang Cina memilih ditahan daripada harus melunasi hutangnya.

Dari Museum Sejarah DKI Jakarta, rombongan menuju Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Madah. Meskipun jaraknya tidak sampai 10 km dari Pasar Ikan (pusat kota Batavia kala itu), tapi gedung yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Reinier de Klerk (1715-1780) itu merupakan sebuah vila yang berada jauh di luar kota.

Gedung itu masih tertata rapi dan dilestarikan bentuknya seperti 250 tahun lalu. Di bagian kiri dan kanan sayap terdapat puluhan kamar-kamar kecil. Di kamar-kamar inilah tempat para budak tidur, setelah sejak pagi dan malam bekerja tanpa mengenal waktu. Kala itu, kaum budak merupakan hampir setengah dari penduduk Batavia, dan bernasib sangat buruk. Kala itu jual beli budak sangat menguntungkan. Ini juga dilakukan oleh nyonya de Klerk. Di halaman tengah gedung yang luas itu terdapat ‘lonceng perbudakan’. Bila lonceng itu dibunyikan pada dini hari, para budak harus segera bangun sekalipun mereka masih lelah.

Ketika serdadu atau kelasi VOC jadi warga Batavia, ambisi mereka adalah memiliki satu atau dua orang budak. Dan, celaka bagi para budak jika jatuh ketangan mereka. Karena, dipaksa kerja siang malam tanpa istirahat. Mereka menyiksa para budak yang malang dengan begitu kejamnya, sehingga sebagian besar putus asa dan bunuh diri. Bernand Dorleans dalam buku Orang Indonesia – Orang Prancis menuturkan, ketika ia berada di Batavia ada budak yang gantung diri, dan dua budak menggorok lehernya sendiri.

Jika para pria merupakan penyebab para budak bunuh diri, maka para wanita majikan lebih kejam lagi dengan bersenang-senang membunuh sendiri para budak serta memuaskan mata-mata mereka dengan tontonan yang lebih menyeramkan.

 

REPUBLIKA – Minggu, 29 April 2007

Terobosan Transportasi Darat dan Air

Jejak Langkah Gubernur Sutiyoso (2)

Sutiyoso, mantan Pandam Jaya ini, tetap tegar sekalipun menghadapi berbagai kritik pedas. Seperti saat-saat gubernur kelahiran Semarang, 6 Desember 1944 merencanakan untuk membangun busway. Tak pelak lagi jalan-jalan di Ibu Kota makin parah kemacetannya karena di bagian kiri dan kanan ditutup untuk jalur busway. Tapi kini, banyak masyarakat yang tertolong dengan adanya angkutan TransJakarta itu.

Pergi ke Senen dari Cililitan yang biasanya memerlukan waktu lebih satu setengah jam, kini melalui busway ditempuh tidak sampai setengah jam. Begitu juga perjalanan dari Ragunan (Jakarta Selatan) ke Kota (Jakarta Barat) setelah mengganti bus di terminal Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seluruhnya dapat ditempuh sekitar 40 menit. Dari sini, mereka yang ingin rekreasi ke Taman Impian Jaya Ancol, dapat memilih naik mikrolet dengan hanya membayar Rp 2 ribu per orang. Atau meneruskan perjalanan dengan busway, bukan hanya cepat, tapi juga nyaman.  Bahkan ada jalur dari Jatinegara-Ancol.

Apa yang dirintis oleh Sutiyoso  meniru proyek yang sama di Bogotta, ibukota Kolombia  mendapat penghargaan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), yang menobatkannya sebagai Bapak Pembaruan Transportasi. Organisasi angkutan ini menilai Sutiyoso telah mampu secara revolusioner mengatasi masalah transportasi di Jakarta melalui konsep Pola Transportasi Makro (TPM). Pola TPM yang di antaranya melahirkan busway terbukti telah banyak mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Ada yang berpendapat bahwa busway sepertinya pengganti trem yang beroperasi sampai tahun 1960. Para meener (tuan) Belanda, bila ke kantor di sekitar Pintu Besar dari kediamannya di Menteng dan Matraman pulang pergi naik trem. Pengalihan penggunaan mobil pribadi kepada angkutan massal kini berlangsung di negara-negara maju di Eropa, termasuk jiran kita Singapura dan Kuala Lumpur.

Jadi, di Jakarta sendiri buat apa ada keluarga yang memiliki tiga sampai empat mobil, kalau angkutan massal seperti busway dapat ditingkatkan operasionalnya. Tidak terjaring kemacetan yang terjadi di hampir jaringan jalan raya di Ibukota, termasuk jalan bebas hambatan (tol). Sayangnya, banyak pengemudi angkutan umum dan mikrolet, termasuk mobil pribadi dan sepeda motor ikut menyerobot jalur busway. Kalau saja jumlah bus TransJakarta ini ditingkatkan lagi jumlahnya, penyerobotan diharapkan tidak terjadi lagi.

Terobosan lainnya yang dilakukan Sutiyoso  satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengalami lima kali penggantian presiden  ketika dia belum lama berselang meresmikan angkutan air (waterway) dari Halimun sampai Karet melalui Kali Ciliwung di Banjir Kanal Barat. Dengan hanya membayar Rp 3.000 per orang, mereka dapat menikmati suasana Jakarta ketika masih bernama Batavia. Ketika itu, Belanda menjadikan sungai-sungai di Jakarta sebagai transportasi air. Bahkan para warga Belanda, yang kala itu banyak tinggal ditepi-tepi sungai atau kanal masing-masing memiliki perahu. Saat berkunjung atau bertamu mereka datang dengan mengendarai perahu.

Sutiyoso sendiri, yang akan berakhir masa jabatannya bulan Oktober mendatang, saat meresmikan waterway ingin menciptakan suasana kota Batavia. Sejauh ini, animo masyarakat Ibu Kota untuk berekreasi melalui waterway yang berlangsung tiap Sabtu dan Ahad dari pagi hingga sore cukup besar. Disediakan dua buah kapal yang masing-masing dapat menampung 28 orang.

 

REPUBLIKA – Sabtu, 07 Juli 2007

Kamp Konsentrasi Jepang

Pada bulan Maret 1942 Jepang mendarat di Indonesia tanpa perlawanan Belanda.  Padahal, sebelumnya Belanda berikrar akan mempertahankan negeri jajahannya sampai tetes darah penghabisan.

Kedatangan balatentara Dai Nippon, yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, disambut meriah oleh rakyat di mana-mana.  Di setiap jalanan Ibukota yang dilalui, pasukan Jepang yang datang bersepeda dari Banten, disambut sorak-sorai kemenangan.

Presiden Sukarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat menulis, faktor pertama yang menyebabkan penyambutan spontan itu adalah adanya perasaan dendam terhadap tuan-tuan Belanda, yang telah dikalahkan oleh penakluk baru. Tidak heran kalau rakyat menyambut Jepang sebagai pembebas mereka.

Bung Karno sendiri, pada masa pendudukan Jepang, duduk sebagai Ketua POETERA (Poesat Tenaga Rakyat). Hingga, selama revolusi fisik ia dituduh  terutama oleh NICA  sebagai kolabolator.

Kalau rakyat menyambut kedatangan Jepang   meskipun kemudian keadaannya lebih sulit dari zaman penjajahan Belanda sebaliknya sebagian besar warga Belanda dan Eropa lainnya harus meringkuk sebagai tawanan perang dalam kamp-kamp. Tidak hanya tentara, juga wanita dan anak-anak, menjalani kehidupan sangat buruk selama hampir tiga setengah tahun.

Di Jakarta terdapat belasan kamp tawanan perang. Menurut buku Recalling the Indies, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 100 ribu tawanan perang warga negara Eropa yang ditawan pihak Jepang.  Menjelang Perang Dunia II, keadaan ekonomni Hindia Belanda sedang baik-baiknya dengan masuknya pemilik modal dari Eropa dan Amerika Serikat. Untuk menampung melonjaknya kedatangan warga Eropa ke Batavia, pemerrintah Hindia Belanda membangun kompleks perumahan mewah di Menteng, Jakarta Pusat.

Kembali kepada nasib warga Belanda yang menjadi tawanan Jepang, Nyonya VP dari Malang menceritakan dalam Recalling the Indies bahwa banyak gadis muda yang diambil untuk dijadikan pelacur, bekerja di restoran-restoran, untuk melayani para militer Jepang. Tepatnya, mereka dijadikan sebagai jugun ianfu (perempuan yang dijadikan budak seks tentara Jepang).

Di Sluisweg (kini Matraman) ketika itu terdapat kantor Bea Cukai. Di gedung ini oleh Jepang dibangun barak-barak sebagai tempat tawanan Belanda. Dari Juni 1942 sampai Juni 1944 sekitar 3000 laki-laki Belanda ditampung di sini untuk dikirim ke Bandung.

Sejak akhir September 1944 sampai Oktober 1945 tempat itu telah menjadi tempat tahanan wanita dan anak-anak. Misi sekutu yang datang ke Batavia setelah Jepang menyerah, menemukan 1900 wanita dan anak-anak yang di-internier (ditawan) Jepang.

Di Bukit Duri (Jatinegara), yang ketika itu merupakan lembaga pemasyarakatan wanita, dijejal oleh tawanan-tawanan pria, baik militer maupun sipil. Di Jaga Monyet (kini Jl Suryo Pranoto), yang sebelumnya menjadi markas batalion kavaleri KNIL, dijadikan sebagai kamp tawanan perang bagi tentara Sekutu oleh Jepang. Tapi, setelah akhir 1945, Belanda berkuasa kembali di Jakarta, dan kamp itu dijadikan sebagai tempat tawanan tentara Jepang.

Penjara Glodok (kini pertokoan Harco), merupakan kamp tawanan pertama bagi warga Eropa di Jakarta, hanya sehari setelah Jepang menaklukkan Ibukota. Mereka yang ditawan di sini terdiri dari pegawai negeri, polisi, dan staf pamong praja yang jumlahnya mencapai 400 orang.

Sejak akhir Maret 1942 sampai Pebruari 1944 di Glodok dipenjara sekitar 1200-1500 tentara Inggris dan Australia. Di antara mereka juga terdapat orang-orang Belanda yang bekerja di Bandara Kemayoran. Dari Januari hingga Agustus 1945 di penjara Glodok ditawan anak-anak dan para pemuda Indo-Belanda sebanyak 650 orang. Mereka ditawan dalam keadaan menyedihkan.

RS Jiwa Grogol, Jakarta Barat, antara Juli 1943 sampai Agustus 1944, menjadi tempat tawanan wanita dan anak-anak Belanda. Mereka dicampurkan dengan penderita sakit jiwa. Sekitar 1200 orang ditampung di tempat ini.

Di kamp pengungsi Koja, Tanjung Priok, mendekam 800 tahanan Inggris yang didatangkan dari Bandung. Di Kampung Makassar (Jakarta Timur), perkebunan kelapa disulap oleh Jepang telah disulap menjadi kamp tawanan perang. Antara Mei 1943 sampai Januari 1945 tempat itu menjadi tawanan perang sekitar dua ribu tentara, termasuk militer Australia.

Kemudian kamp itu dijadikan kamp kerja untuk sekitar tiga ribu wanita dan anak-anak yang dipindahkan dari Cideng (Jakarta), Bogor, dan Bandung. Tugas mereka adalah menanam sayuran untuk mensuplai makanan bagi para tawanan yang ditempatkan di Jakarta. Di samping itu mereka juga ditugaskan untuk memelihara babi (peternakan). Sekitar enam ribu ekor babi diternakkan di kamp tawanan perang Jepang ini.

Sebuah sekolah Tionghoa di Petekoan, Glodok, Jakarta Barat, juga digunakan sebagai kamp tawanan perang untuk sekitar seribu militer dan sipil. Mereka yang terakhir ditempatkan di situ adalah para pekerja paksa dari Timor, dan orang-orang pribumi yang berasal dari kapal yang terkena torpedo (kapal Prancis), yakni orang-orang Vietnam dan Indo Cina.  Di antara tawanan perang itu adalah para anggota AU Inggris dan Australia, serta pasukan Gurkha dari Serawak dan Malaka.

REPUBLIKA – Minggu, 22 April 2007

Kiat Menghentikan Banjir

Jejak Langkah Gubernur Sutiyoso (1)

Sutiyoso, menjabat gubernur DKI Jakarta selama periode (1997-2002 dan 2002-2007). Bulan Agustus mendatang, gubernur kelahiran Semarang 6 Desember 1944 akan habis masa jabatannya. Dua hari sebelum periode kedua jabatannya, sebuah surat kabar Ibu Kota menganugerahi Sutiyoso gelar ‘Gubernur Pembuat Berita Terpopuler Indonesia 2002.’

Penganugerahan ini didasari pemberitaan media massa yang tiada henti tentang Sutiyoso sejak akhir 2001 hingga Juli 2002. ”Tiada hari tanpa berita tentang Sutiyoso,” kata pimpinan suratkabar tersebut.

Sutiyoso yang meminta warga Jakarta untuk selalu kritis dan memberikan masukan kepadanya, siap menghadapi kecaman yang begitu gencar ketika terjadi banjir bulan Pebruari 2007 yang mengakibatkan ratusan ribu warga Jakarta harus mengungsi dan meninggalkan kediaman mereka. Dia sendiri mendatangi posko-posko banjir yang banyak terdapat ketika itu, dan siap berdialog dengan para korban. Untuk itu, Sutiyoso mengaku bahwa dia tiap hari tidur tidak lebih dari tiga jam.

Tanpa basa-basi, dia mengatakan banjir di Jakarta tidak dapat ditanggulangi oleh Pemprov DKI sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Ini juga pernah dikemukakan Bang Ali saat ia menjadi gubernur DKI. Bahaya banjir di Jakarta, kata Bang Ali, tidak dapat dihindarkan sampai kapan pun selama kita tidak mengadakan sistem drainase yang sempurna. Dan untuk mengatasi bahaya banjir dengan tuntas, biayanya mahal, terlalu mahal.

”Waktu saya menjadi gubernur, banjir besar menyebabkan dua juta orang kebanjiran,” ujar Bang Ali. Padahal sekarang ini penduduk Jakarta setidaknya tiga kali lipat dari masa Bang Ali pada tahun 1970-an.

Jakarta yang tingginya hanya tujuh meter dari permukaan laut, sejak masa VOC bila musim hujan selalu diiringi banjir. Sampai pihak Belanda sendiri ada yang menyesalkan kenapa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen ketika membangun Batavia (1619), tidak memilih dataran yang lebih tinggi.

Tampaknya, Sutiyoso yang bulan Oktober akan berakhir masa jabatannya ingin menuntaskan masalah banjir yang disepakati sebagai salah satu masalah besar di Jakarta. Setidaknya, jangan sampai terjadi lagi banjir seperti tahun 2002 dan 2007 saat masa jabatannya. Banjir yang terakhir ini agar jangan sampai terjadi lebih parah. Ia terpaksa memerintahkan membuka Pintu Air Manggarai yang bisa menimbulkan banjir di kawasan Istana Kepresidenan. Ini demi untuk menolong masyarakat lebih luas.

Dalam upaya menanggulangi banjir secara lebih tuntas, Sutiyoso memilih untuk mengembangkan pembangunan terowongan air berskala besar dibanding membangun waduk resapan di atas sungai purba. Pembangunan terowongan air ini juga sudah dilakukan di beberapa kota besar seperti Hongkong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Chicago.

Terowongan air ini nantinya berfungsi untuk mengatasi masalah banjir, kelangkaan air baku, penanganan limbah air perkotaan, manajemen dan konservasi air tanah, serta perbaikan kondisi kualitas air sungai.

Pembangunan terowongan air bawah tanah ini tidak rumit seperti pembangunan Banjir Kanal Timur yang terganjal masalah pembebasan lahan. Sedang pembangunan terowongan ini tidak membutuhkan pembebasan lahan karena dibangun 100 meter di bawah tanah.

Dalam bidang spiritual, Sutiyoso melakukan gebrakan ketika ia menyulap daerah Kramat Tunggak, Jakarta Utara menjadi Islamic Center, salah satu pusat kegiatan Islam paling megah yang ditangani Pemda DKI. Tempat pelacuran Kramat Tunggak ia tutup. Ketika menjelaskan rencana menjadikan Kramat Tunggak sebagai Islamic Center kepada para alim ulama, mereka langsung bertakbir: ”Allahu Akbar, Allahu Akbar”.

Sekolah Pamong

Setelah mendapat kecaman dari masyarakat luas dan beberapa gubernur mengancam tidak mau mengirimkan lagi calon prajanya ke IPDN, akhirnya kasus kematian Clif Muntu dibahas di Istana Negera. Pemerintah memutuskan IPDN tidak akan menerima praja baru pada tahun 2007-2008 guna dilakukan penataan kembali. Sementara, Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi dilaporkan ke Mabes Polri. Berdasarkan laporan, sejak 1993 hingga kini ada 27 praja IPDN yang tewas diduga akibat kekerasan.

IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berdiri sejak 1956 di Malang. Pada 1965-1970 IPDN menyebar ke-20 propinsi. Pada 1989 ke-20 IPDN itu disatukan di Jatinagor, Subang, Jawa Barat. Setiap lulusannya dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai calon pamongpraja muda. Sampai saat itu tidak pernah ada praja yang meninggal dunia. Ada yang menduga, karena pelatihnya militer yang mengetahui anotomi tubuh — bagian mana yang tidak boleh dan berbahaya bila dipukul.

Pemerintah kolonial Belanda, terutama pada saat liberalisasi menjelang akhir abad ke-19, memerlukan tenaga-tenaga pamong praja untuk ditempatkan di departemen-departemen, perkantoran pemerintahan dan juga berbagai kongsi dagang. Maka didirikanlah kantor departemen Binnenlands Bestuur (BB) yang mengurusi soal-soal pemerintahan dalam negeri.

Saat itu di Batavia berdiri sekolah pamongpraja OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Amtenanareen) dan Mosvia (Middelebare Opleiding School Voor Inlandsche Amtenaren).

Kedua sekolah pamong praja itu khusus untuk pribumi. Mereka akan dipromosikan sebagai bupati, patih dan wedana. Memasuki era kemajuan, jabatan — yang semula turun temurun pada bangsawan terkemuka — itu memerlukan tenaga yang lebih profesional.

Sebagai negara yang menjajah, Belanda mengadakan diskriminasi dalam soal jabatan. Gubernur jenderal, gubernur, residen, asisten residen, dan kontrolir, dipegang oleh Belanda. Karena banyak lulusan BB yang setelah memegang jabatan melakukan korupsi, maka sebagai ejekan BB diplesetkan menjadi ‘buaya besar’.

Pada era liberalisasi, modal-modal raksasa dari Belanda, Inggris, AS, Jerman, dan Prancis, memasuki Hindia Belanda. Didirikanlah Perguruan Tinggi Kedokteran (Geneeskumilige Hoge School — GHS) di Batavia. Selain itu, juga ada perguruan tinggi untuk mencapai Meester in de Rechten (MR) — kini sarjana hukum — di Jalan Medan Merdeka Barat yang gedungnya kini menjadi Departemen Hankam. Sedangkan di Bandung didirikan Technische Hoge School yang kini menjadi ITB.

Menjadi pertanyaan, apakah di berbagai perguruan tinggi, termasuk pendidikan pamong praja, saat itu sudah menerapkan sistem perpeloncoan. Yang pasti, sistem perpeloncoan itu merupakan warisan Belanda. Meskipun sejauh ini, berdasarkan data-data sejarah, tidak ada berita-berita mengenai korban tewas akibat kekerasan para seniornya. Di Belanda sendiri sejak 1960 sistem perpeloncoan sudah dihilangkan. Sementara, saat itu di Indonesia justru sedang digalakkan.

Seorang kerabat saya, Dorodjatun Kuncoro Yakti, menceritakan pengalamannya saat menjalani perpeloncoan ketika masuk UI pada tahun 1960. Waktu itu, sampai akhir 1960-an, mahasiswa yang diplonco diharuskan naik sepeda, memakai topi mancung, lalu di dadanya tergantung tulisan ‘Martabak Angus’. Karena dia agak hitam, maka diberi gelar demikian. Bukan ‘Arab keling’. Sebab, tidak dibenarkan memakai nama samaran yang berbau SARA.

Selama perpeloncoan, biasanya sang senior menyuruh yuniornya makan bubur dicampur minyak ikan. Kepalanya diguyur obat cuci perut yang juga berbau amis. Dia sendiri bersama rekan-rekannya pernah dilempar ke kolam renang di Jalan Kimia, di samping RS Tjipto Mangunkusumo. Tapi, ada orang yang siap untuk menolongnya, guna mencegah jangan sampai jatuh korban jiwa.

Kalau sang senior agak galak, biasanya yang dipelonco diperintahkan untuk push up sampai puluhan kali. Almarhum Firman Muntaco dalam Gambang Jakarte menceritakan kisah seorang plonco yang diberi gelar Koboi Cengeng. Ketika mengayuh sepedanya, iseng-iseng Koboi Cengeng mengenang hari-hari kemarin penuh suka duka.

”Jongkok…!” teriak senioren.
Rame-rame para plonco pada jongkok dengan mata tertutup slampe (saputangan). ”Ayo nunduk, nunduk! Jangan ngintip. Awas, kowe!”

Gunting-gunting pun pada berbunyi. Pembotakan dimulai. ”Babad saja, jangan kasih ati. Arit terus tu alang!” Maka rambut-rambut yang berombak, yang berjambul tinggi, yang bermodel GI (modal rambut tentara AS, ketika itu istilahnya cepak – Red), semua lenyap. Sebagai gantinya, ada kepala yang kayak tales, dan ada yang berambut seperti sikat kakus.

Dia juga ingat ketika keesokan harinya disuruh menyapu jalan trem. Tapi, ada yang menyenangkan sewaktu menghadap Nona Besar yang manis. ”Ha, koboi cengeng, pantes sama mukamu ya! Huh, kamu mau jadi dokter?” ”Ya, Nona Besar,” jawabnya sopan.
”Supaya lekas kaya?”
”Bukan, Nona Besar. Supaya bisa nulung orang sakit.”
”Hi hi hi, macemmu!” si Nona Besar ketawa dan tiba-tiba, ”He, kamu sudah punya meisye?”
”Belum, Nona Besar.”
”Ai… ai…, ketinggalan zaman! Kau mau sama saya!”
”Mau.”
”Mau? Punya dulu oto tiga biji, baru boleh bilang begitu. Ayo pigi!”

REPUBLIKA – Minggu, 15 April 2007

Makna Bebas Aktif

Sampai saat ini masih menjadi perbincangan umum — berupa kekecewaan — mengapa Indonesia sebagai anggota PBB menyetujui Resolusi 1747 tanggal 24 Maret 2007 yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, karena tidak mau menghentikan program pengayaan uraniun untuk pengembangan tenaga nuklir.

Secara garis besar resolusi PBB itu berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata dari dan ke Iran. Selain itu, juga melarang semua negara dan lembaga keuangan internasional membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan, dan perjanjian keuangan kepada Iran.

Yang patut diacungi jempol adalah sikap pemerintah dan rakyat Iran yang tidak gentar serta tidak bersedia menghentikan program nuklirnya itu, sambil menegaskan bahwa program nuklir tersebut untuk tujuan damai.

Indonesia sebenarnya semula mendukung Iran. Dukungan ini dikemukakan oleh Presiden SBY kepada Presiden Iran dan ketua parlemennya ketika berkunjung berkunjung ke Indosnesia. Sikap Indonesia — sebagai salah satu pendiri Gerakan Non Blok — itu dianggap plin-plan dan sangat mengecewakan rakyat, khususnya umat Islam.

Berbagai organisasi Islam juga turut kecewa terhadap sikap pemerintah itu. Sampai akhir pekan lalu berbagai demo terjadi di banyak daerah. Mereka mengutuk sikap Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Para anggota DPR yang tidak setuju dengan sikap pemerintah itu akan bahkan melakukan interpelasi.

Presiden Soekarno dalam pidato berjudul Resopim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional) pada 17 Agustus 1961 menguraikan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertama, bebas aktif. Kedua, solidaritas Asia -Afrika, yang kemudian ditambah dengan Amerika Latin. Dan, ketiga, tetangga baik (good neighboor policy).

Menurut Bung Karno, tujuan dari ketiga kebijaksaan politik luar negeri RI itu untuk menentang kolonialisme dan imperialisme. Di samping itu, juga untuk mempertahankan kepribadian nasional serta persahabatan antar-bangsa.

Pada pidato berjudul Membangun Dunia Baru dalam sidang umum PBB, Bung Karno tanpa tedeng aling-aling mengecam organisasi dunia ini sebagai alat imperialis. Ketika pasukan Amerika Serikat (AS) melakukan invasi ke Vietnam, Bung Karno juga menentang keras.

Dalam politik yang bebas aktif, kita tidak bisa bersikap netral melihat perlakuan kejam AS di Vietnam dan mengutuk perang itu. Itulah sebabnya kita tidak mengakui Taiwan dan Israel. ”Kita tidak netral dan tidak dapat netral dalam menghadapi imperialisme, kolonialisme, atau neokolonialisme (nekolim),” tegas Bung Karno dalam salah satu pidatonya.

Dengan hak apa AS membunuh, membakar, mengebom, meracuni, membinasakan rakyat Vietnam. ”Please, America, get out of Vietnam,” seruannya kala itu. AS yang mulai kewalahan menghadapi perjuangan rakyat Vietnam akhirnya menarik pasukannya dari negeri itu. AS mengalami kekalahan yang memalukan.

Pada tahun 1960-an, seperti juga sekarang, melalui CIA, AS melakukan campur tangan terhadap negara dan pemerintahan yang tidak disenanginya. Di Brazil, pemerintah Presiden Goulat digulingkan. Terhadap Kuba mereka terus menerus melancarkan serangan. Di Kongo mereka tumbangkan Patrice Lumumba dan menggantinya dengan Tsombe.

Ketika Armada VII AS mengancam perairan Indonesia (Riau), Bung Karno dengan suara lantang mengatakan, ”Saya peringatkan kaum imperialis jangan menjamah wilayah Indonesia. Jangan menjamah! Janganlah kalian coba-coba mengganggu Banteng Indonesia. Pemerintah dan Rakyat Indonesia tidak akan membiarkan sejengkal tumpah darahnyanya diinjak oleh musuh.”

Menurut Bung Karno, perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tidak dapat ditaklukkan oleh kekuatan apapun. Apa yang dikemukakan oleh Bung Karno itu kini terbukti. AS dan sekutu-sekutunya mulai kewalahan menghadapi kemelut di Irak. Sejak invasi AS tiga tahun lalu, keadaan Irak bukan bertambah baik, malah semakin kacau.

Sebagian besar rakyat AS sendiri kini sudah tidak percaya lagi terhadap ambisi Bush. Mereka menuntut agar pasukan AS segera ditarik dari Irak. Bagi rakyat negeri Paman Sam itu, AS yang telah kehilangan sekitar 3.500 pasukannya di Irak dan belasan ribu lagi luka-luka, merupakan peristiwa yang sangat memilukan. Tapi yang lebih menyedihkan adalah nasib rakyat Irak. Ratusan ribu rakyat negara 1001 malam itu mati secara mengenaskan sejak invasi tersebut.

Yang lebih parah lagi rakyat Irak kini menghadapi perang saudara akibat konflik sektarian antara Shiah dan Suni. Konon konflik itu akibat provokasi AS untuk melemahkan Islam. Sementara, tuduhan AS dan sekutu-sekutunya bahwa mendiang Saddam Husein memiliki senjata kimia, atau senjata pemusnah massal, sampai saat ini tidak terbukti.

Siapapun tahu, AS punya kepentingan besar untuk menaklukkan Irak. Dan, kini dengan alasan nuklir, AS yang telah menyiapkan armadanya di sekitar Teluk Parsi dengan dukungan PBB. AS merasa punya alasan untuk menyerang Iran. Maka jalur-jalur penting perdagangan minyak dari wilayah Teluk mereka kuasai.

Sejak presiden-presiden yang lalu AS berusaha keras untuk mengamankan jalur minyak dari Teluk Persia dengan jalan apa saja. Mengingat 65 persen cadangan minyak dunia berada di Teluk Persia. Bagi AS, setelah Irak, maka Iran yang harus diserang karena negara-negara Teluk lainnya sudah dapat dikendalikan.

Tetapi harus diingat, kalau di Irak saja AS kewalahan, lebih-lebih di Iran yang penduduknya jauh lebih besar dan siap untuk menjadi martil dalam membela negara mereka.

REPUBLIKA – Minggu, 08 April 2007

Jejak Langkah Surjadi Soedirdja Calon Dalang yang Jadi Gubernur

Surjadi Soedirdja, dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Nopember 1992 menggantikan Wiyogo Atmodarminto. Putra Banten kelahiran Jakarta 11 Oktober 1938, sewaktu kecil dipersiapkan menjadi seorang dalang wayang golek oleh ayahnya, Soedirdja. Sejak ayahnya meninggal (1947), Surjadi lebih condong kemiliteran. Lulusan AMN Magelang (1962) dan Lemhanas (1979) sebelum menjadi Gubernur DKI menjabat Pangdam V/Jaya (1988-1990) dan kemudian menjadi Asisten Sospol ABRI (1991-1992).

Selama lima tahun menjabat Gubernur DKI, Surjadi melakukan banyak kejutan. Di awal kepemimpinannya, Pemprov DKI sedang menghadapi masalah Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur yang mendapat sorotan pers karena dinilai semrawut dan keadaan bangunannya kurang siap. Dengan tegas ia menindak pegawai yang dinilai bertanggung jawab atas keadaan itu.

Tidak tanggung-tanggung sebanyak 20 orang aparat Pemprov DKI yang dicurigai memanipulasi pembangunan terminal ini dipecatnya. Masih di awal jabatannya, gubernur yang selalu tampak serius ini menindak 42 aparatnya yang terlibat manipulasi pembangunan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di samping itu dia memecat 28 orang aparatnya yang tersangkut manipulasi pembangunan 16 kantor kelurahan.

Gedung-gedung kelurahan dengan luas tanah rata-rata 1.000 m2 dan luas bangunan 700 m2 itu tampak megah dari luar, tapi borbok di dalamnya. Tembok retak bahkan ada yang sampai bolong. Lantai keramik pecah-pecah dan kusen dibuat dari kayu yang jelek kualitasnya. Bahkan ada yang dibuat dari kayu bekas. Ini membuat Surjadi tak memberi ampun terhadap aparatnya yang tak bertanggung jawab.

Sesuai dengan motto: Teguh Beriman singkatan dari ”gerakan untuk hidup bersih, indah, menarik, manusiawi, dan aman”, gubernur yang puasa Senen-Kemis ini bertindak tegas terhadap para preman. Apalagi kehadiran mereka makin meresahkan, hingga diperlukan tindakan tegas dan kuat. Ketika itu, seperti juga sekarang ini preman-preman beroperasi bukan hanya di pasar-pasar, tapi juga di terminal-terminal dan tempat-tempat keramaian. Mottonya itu dilestarikan melalui lomba cipta lagu ”Jakarta Teguh Beriman”.

Dia juga mengangkat motto: ”Dari rakyat untuk rakyat”. Muatannya ialah agar warga dapat merasakan hak kewajibannya sebagai manusia seutuhnya, basis sebagai individu, warga DKI dan bangsa Indonesia. Dengan begitu, Suryadi yakin warga DKI Jakarta akan lebih mengerti permasalahan perkotaan, dan tidak mewakili kepentingan sendiri-sendiri.

Karena gaya kepemimpinan seperti itulah aneka problem yang melingkupi Jakarta satu persatu dapat diurai, bahkan prestasi demi prestasi dapat digapai. Dia berusaha menerapkan kedisiplinan untuk aparatnya demi kepentingan warga Ibu Kota. Ia berusaha untuk menegaskan komitmen bahwa yang lurus itu lurus dan bengkok itu bengkok.

Dia pernah mengeluarkan pernyataan yang keras yang ditujukan pada segenap aparatnya. ”Aparat Pemda DKI yang menyeleweng dan tidak mendukung Gerakan Disiplin Nasional (GDN) lebih baik mundur atau dimundurkan. Mereka hendaknya jangan jadi benalu terus. Saya minta kepada Wagub Bidang Pemerintahan, Sekwilda, dan Asisten Pembinaan Aparatur agar mempertajam penilaian terhadap karyawan,” ujarnya. Soal disiplin dia sangat tegas. Seperti hari pertama setelah Idul Fitri 1996, ia masuk kantor pukul 06.15 pagi. Siang harinya ia melakukan sidak ke kantor DKI sampai lantai 23.

REPUBLIKA – Sabtu, 23 Juni 2007

Jejak Langkah Gubernur R Soeprapto Mencanangkan Konsep BMW

Wiyogo Atmodarminto, wong Yogyakarta kelahiran 1926, menjadi gubernur DKI Jakarta periode 1987-1992. Lulusan Akademi Kemiliteran Yogya 1945-1948 ini menggantikan R. Soeprapto. Ketika menjabat gubernur DKI, ia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai dubes RI di Jepang. Dalam usaha mengembangkan Ibu Kota, Wiyogo atau biasa disapa Bang Wi mencanangkan konsep ‘Jakarta BMW’ (Bersih, Manusiawi, Berwibawa).

Ketika ia mulai menjabat gubernur DKI (1987), pertumbuhan ekonomi kota ini kurang dari enam persen. Kondisi ekonomi Jakarta kala itu tidak terlepas dari resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan dan keadaan ekonomi dalam negeri sendiri yang kurang menggembirakan. Maka dia pun membina industri kecil dan memberikan kredit kepada mereka. Kebijaksanaan ini, kata Bang Wi, agar pendapatan masyarakat lebih merata dan jumlah warga yang miskin berkurang.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di DKI, selain mengupayakan pertumbuhan dan pemerataan, kami mempertimbangkan ciri-ciri perekonomian daerah urban. Demi efisiensi, Pemprov DKI juga menata kembali pusat-pusat distribusi barang seperti pasar induk dan pasar kota yang terus menerus ditingkatkan kondisinya.

Untuk pusat perbelanjaan (shopping centre), kami batasi pada daerah-daerah yang memang peruntukannya komersil. ”Kalau menyimpang dari peruntukan, tidak saya izinkan,” tegas Bang Wi. Agar konsepsional, kami menginginkan shopping centre ini ada di daerah-daerah primer. Kami ingin mendekatkan fasilitas belanja ke daerah-daerah permukiman. Ada sentra sekunder, ada sentra primer. Yang sekunder itu kecil. Yang primer seperti yang ada di Kelapa Gading, yang sudah merupakan kota tersendiri. Orang di daerah itu tidak perlu lagi pergi berbelanja jauh-jauh ke Blok M Plaza.

Sekarang shopping centre dan pasar swalayan sudah cukup berkembang. Kendalanya, kalau ada yang baru, yang lama lalu agak terbengkalai. Glodok Plaza misalnya, tidak seramai dulu.

Yang berkaitan dengan dengan kegiatan usaha, Pemprov DKI mempunyai 27 BUMD. Yang berbentuk Perusahaan Daerah selain PD Pasar Jaya ada Sarana jJya di bidang pembangunan. PAM Jaya untuk produksi dan distribusi air minum. BPD Jaya untuk perbankan dan Dharma Jaya untuk pemotongan dan perdagangan hewan potong. Selain itu ada tujuh yang berbentuk Badan Pengelola (BP), tiga berbentuk yayasan, dan 12 usaha patungan baik dengan swasta asing maupun swasta nasional. Antara lain yang terbesar adalah PT Pembangunan Jaya.

Salah satu masalah yang paling berat yang dihadapi Jakarta saat sekarang, dan yang dirasakan masih akan lama dihadapi, adalah masalah penghidupan golongan bawah. Selama pembangunan nasional belum merata, penduduk di daerah yang lebih sulit keadaan perekonomiannya akan terus mengalir ke Jakarta. Makin lama bukan makin berkurang, malah makin besar.

REPUBLIKA – Sabtu, 16 Juni 2007