Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Bung Karno’ Category

 

Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke Indonesia/Arsip Nasional RI

Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke Indonesia/Arsip Nasional RI

Upacara penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) terjadi di halaman depan Istana Gambir, Jakarta, pada 27 Desember 1949. Protokol penyerahan itu sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda dan ditandatangani oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda, AJH Lovink, dan Ketua Delegasi RIS, Sultan Hamengkubuwono IX.

 

Pada waktu bersamaan, di Amsterdam, Belanda, mulai pukul 10.00 pagi waktu setempat juga dilakukan upacara yang sama. Upacara itu dihadiri 350 orang yang menyaksikannya dan mulai memasuki Troonzaal. Mereka terdiri atas anggota-anggota parlemen dan pembesar Belanda serta para wakil diplomatik asing. Acara yang sama digelar di Yogyakarta. Presiden RIS Ir Soekarno dan Presiden RI Mr Assaat mengikuti upacara di ruang sidang Istana Yogyakarta.

Matahari hampir terbenam ketika lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus mengiringi ‘merah-putih-biru’ turun dari tiang untuk selama-lamanya dari bumi Indonesia. Beberapa detik kemudian, lagu Indonesia Raya pun terdengar dan sang saka Merah Putih berkibar. Lalu, berkumandang sorak-sorai para hadirin, “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” Sejak saat itu, Istana Gambir atau Koning Palace (Istana Raja)–menurut versi Belanda–berganti nama menjadi Istana Merdeka.

Peristiwa penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 sebenarnya tidak berpengaruh bagi Indonesia. Pasalnya, proklamasi kemerdekaan yang tidak diakui oleh Pemerintah Kolonial Belanda sudah berkumandang lebih dulu pada 17 Agustus 1945.

Keesokan harinya (28 Desember 1949), Presiden Soekarno dan keluarganya yang hijrah ke kota perjuangan Yogyakarta tiba di Bandara Kemayoran pukul 11.40 WIB. Dari Kemayoran, Bung Karno yang menggunakan mobil terbuka menuju Istana Merdeka dengan melewati Jalan Gunung Sahari, Senen, Pasar Baru, hingga istana. Di tengah jalan, ratusan ribu warga Jakarta mengelu-elukan kedatangannya yang sejak Januari 1946 meninggalkan Jakarta karena menghadapi ancaman NICA. Di sepanjang jalan, rakyat berteriak, “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” Di Istana Merdeka, ribuan rakyat telah berkumpul hingga di tangga istana dengan teriakan yang sama.

Iklan

Read Full Post »

Rekonstruksi Rumah Bung Karno tempat diproklamirkannya kemerdekaan RI 63 tahun lalu telah diseminarkan di Jakarta pada 19-20 Agustus 2008. Hampir semua (100 orang) peserta dari berbagai profesi sepakat perlunya dibangun kembali bekas kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jl Proklamasi) 56, Jakarta Pusat.

Seorang pelaku sejarah, Herman Sarens Sudiro, bahkan menyarankan agar pembangunan kembali kediaman Bung Karno jangan hanya diseminarkan, tapi segera direalisir. ”Bisa saja sejarah proklamasi nanti dihapus, kalau kita tidak membangun rumah Bung Karno, tempat proklamasi itu berlangsung,” katanya.

Seminar tentang rekonstruksi kediaman Bung Karno, yang ditempati pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan awal 1946, telah berlangsung 10 kali tanpa realisasi. TS Lingga, dari Yayasan Bung Karno, menyatakan tidak keberatan atas rencana itu. Ahmad Syarofi, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, bahkan menyatakan warga Betawi bersedia membiayai rekonstruksi yang diperkirakan memerlukan dana Rp 10 miliar itu.

Rekonstruksi kediaman Bung Karno itu tanpa harus membongkar Monumen Proklamator Sukarno-Hatta, tempat Bung Karno berdiri membacakan teks proklamasi. Tempat ini ditandai dengan Tugu Petir di atas tiang setinggi 17 meter. Tugu ini berbentuk linggis dengan lambang petir di puncaknya yang melambangkan gerak pembangunan. Petirnya melambangkan geleger proklamasi ke seluruh pelosok tanah air dan dunia.

Dibongkarnya rumah Bung Karno pada tahun 1961 sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Sekali suatu bangunan bersejarah dihancurkan, maka hilang untuk selamanya. Situs sejarah yang otentik sebagai media untuk mengenang kembali peristiwa masa lampau yang begitu bermakna itu kini tidak ada lagi, dan kini tinggal kenangan. Hingga generasi sesudah tahun 1950-an tidak pernah lagi melihat rumah itu, termasuk Tugu Proklamasi yang aslinya, yang dibangun tahun 1946.

Sejak lama timbul pertanyaan mengapa tidak dibangun kembali rumah Bung Karno? Baiklah, kita beralih ke tahun 1980-an, sekitar 20 tahun setelah kediaman Bung Karno itu dibongkar. Pada waktu itu, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya untuk membangun monumen proklamator. Tapi, banyak pihak, di antaranaya Ali Sadikin, yang menginginkan agar bekas kediaman Bung Karno dibangun kembali seperti asalnya.

Menanggapi banyaknya usulan semacam itu, Presiden Soeharto berdalih bahwa itu sudah menjadi kehendak sejarah. Artinya, pembongkaran bangunan itu sudah terjadi, dan yang membongkar adalah Bung Karno sendiri. Maka biarkanlah. ”Padahal, kalau Presiden Soeharto  menyetujui maka peristiwa itu juga akan menjadi sejarah,” kata Prof Susanto Zuhdi, dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dalam seminar tersebut.

Dia menilai pembongkaran itu merupakan kecelakaan sejarah (historical blunder) yang sulit dapat dimengerti. Mengapa? Bukankah peristiwa pembongkaran (1961), terjadi pada masa presiden pertama RI yang pernah mengatakan, ”Hanya bangsa yang dapat memetik pelajaran dari masa silam, dan cakap mempergunakan pengalaman-pengalamannya untuk menghadapi masa depan, yang dapat menjadi bangsa besar.” Bung Karno juga pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”

Lalu, mengapa Presiden Soekarno membongkar gedung yang amat bersejarah  bagi bangsa Indonesia itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang penulis biografi Bung Karno yang berjudul Putera Fajar, yakni Solichin Salam, kepadanya. Jawab Bung Karno, ”Saya lebih mengutamakan tempatnya dan bukan gedungnya. Sebab, saya taksir gedung Pegangsaan Timur (kini Jl Proklamasi) 56 itu paling lama hanya tahan 100 tahun, mungkin tidak sampai. Itu sebabnya saya suruh bongkar.”

Menurut keterangan dari Yayasan Bung Karno, presiden pertama RI itu ingin memindahkan semangat proklamasi kemerdekaan di Monas. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI agar selanjutnya diadakan di Monas yang monumental itu. Bukan di gedung proklamasi dan juga bukan di Istana. Tugu Monas, menurut Bung Karno, dirancang untuk tahan ribuan tahun seperti juga piramid di Mesir.

Meskipun begitu, sebagian besar pembicara seminar itu menyepakati agar bekas kediaman Bung Karno tetap dibangun kembali di tempat semula. Tujuannya, agar generasi muda dan mendatang bisa menyaksikan kembali gedung yang menjadi tempat proklamasi dikumandangkan ke seluruh jagad.

Bang Selamat, yang mewakili Dewan Harian Angkatan ’45, misalnya, mengusulkan agar nantinya gedung tersebut dijadikan pusat kegiatan pengkajian ajaran Bung Karno dan Bung Hatta.

Ketika Bung Karno hendak membongkar kediaman yang memiliki pekarangan luas itu, banyak pihak yang menyarankan agar dijadikan sebagai museum. Banyak peristiwa penting terjadi di gedung ini, sejak saat-saat menjelang proklamasi, saat proklamasi, hingga sebelum pembongkaran 1961.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiap habis mengadakan upacara 17 Agustus juga selalu datang ke tempat tersebut. Pada 1957, ketika Bung Karno dan Bung Hatta, ingin dipulihkan kekerabatannya, juga diadakan Musyawarah Nasional di gedung tersebut.

Read Full Post »

Era Demokrasi Terpimpin

Pada 6 Juni 1901 Bung Karno lahir di Surabaya. Dia meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Saya yang ikut meliput acara pemakaman almarhum dari rumah duka di Wisma Yaso Jl Gatot Subroto (kini Museum Satria Mandala) ke Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, melihat pengantar jenasah yang begitu membludak di sepanjang jalan.Dari kediaman Nyonya Dewi, istrinya, di Wisma Yaso, ke bandara yang jaraknya belasan kilometer, mobil jenazah harus berjalan perlahan-lahan karena harus melewati ribuan massa. Di antara mereka banyak yang melelehkan air mata dan menangis histeris. Kabarnya, haul 27 tahun wafat presiden RI pertama itu akan diperingati di Blitar. Dikabarkan banyak tokoh nasional yang akan hadir, termasuk mantan presiden Megawati, puteri tertua almarhum.

Presiden Soekarno — seperti dinyatakannya sendiri — baru merasa berkuasa penuh setelah pada 5 Juli 1959 mengeluarkan maklumat kembali ke UUD 1945 dan membubarkan konstituante hasil pemilu pertama. Dia begitu membenci demokrasi parlementer, yang olehnya dikritik sebagai demokrasi ala Barat yang tidak cocok dengan demokrasi Indonesia.

Tapi, menurut Herbeth Feith & Lance Coster dalam buku Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, periode demokrasi parlementer boleh dianggap berakhir Maret 1958, ketika terjadi pertentangan yang amat seru antara pusat dan daerah dan berujung pemberontakan PRRI/Permesta. Kekalahan pemberontak yang begitu cepat dan pengambilalihan semua milik Belanda, disusul dengan susunan politik baru. Parpol-parpol menjadi lemah dan peran para pemimpin ABRI menjadi jauh lebih besar.

Pidato Presiden Soekarno pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1960 berjudul Kembali ke Jalur Revolusi, oleh MPRS kemudian ditetapkan sebagai Manifesto Politik (Manipol) menjadi garis-garis besar Haluan Negara. Parpol maupun perorangan, yang dinilai menyimpang dari Manipol, disingkirkan. Masyumi dan PSI dibubarkan, tokoh-tokohnya dipenjarakan, termasuk tokoh oposisi yang tergabung dalam Liga Demokrasi. Setelah membubarkan BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme), terakhir kali Bung Karno membubarkan Partai Murba — musuh utama PKI.

Dari soal-soal politik kita bisa menyoroti suasana kota Jakarta di era demokrasi terpimpin, yang pada 22 Juni 2007 nanti berusia 480 tahun. Bung Karno, pada masa jayanya itu, punya pengaruh cukup menentukan dalam membentuk wajah kota Jakarta. Pada awal demokrasi terpimpin, penduduk Jakarta hampir tiga juta jiwa. Kenaikan enam kali dari populasi 1941, menjelang hengkangnya kolonial Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang penduduk Jakarta baru sekitar 500 ribu jiwa. Sebagian akibat migrasi, karena banyaknya orang ngendon ke Jakarta akibat stagnasi di kota-kota lain. Seperti juga sekarang, meski diberlakukan otonomi, tapi pendatang ke kota si Pitung ini makin membludak.

Seperti juga tahun 1950-an, gubuk-gubuk liar banyak bertebaran di mana-mana. Tidak terhitung jumlah pengemis dan gelandangan. Bung Karno yang ketika itu menjadikan Jakarta sebagai kota perjuangan bangsa-bangsa tertindas, sangat sibuk menerima kepala-kepala negara asing.

Guna menunjukkan keramahan bangsa Indonesia, untuk menyambut tamu negara dikerahkan murid-murid sekolah, kaum buruh dan pegawai negeri sipil. Mereka berbaris di sisi kiri dan kanan jalan yang di lewati tamu negara — dari bandara Kamayoran hingga depan Istana Negara — sambil mengelu-ngelukannya.

Pernah terjadi menjelang kedatangan Presiden Polandia, di dekat bandara Kemayoramn dipasang bendera negara Eropa Timur itu yang bewarna putih-merah. Seorang Hansip, yang menyangka bendera itu dipasang terbalik, langsung menaiki tiang dan membaliknya jadi merah putih. Karuan saja panitia menjadi repot akibat ulah si Hansip. Benderapun dikembalikan menjadi putih merah.

Bung Karno-lah yang membangun Jl Thamrin dan Jl Sudirman — menjelang Asian Games IV awal 1960-an — yang menghubungkan Senayan dan Kebayoran Baru. Jalan ini — semula tidak beraspal — oleh Bung Karno disulap menjadi jalan protokol. Kini kawasan di timur kedua jalan tersebut, bersama Kuningan-Gatot Subroto, merupakan kawasan segi tiga emas.

Di Jl Thamrin, Bung Karno membangun gedung berlantai 20, Sarinah, pencakar langit tertinggi kala itu, dari hasil uang pampasan perang Jepang. Di lantai bagian atas pada masa Bang Ali Sadikin dibangun kasino yang kemudian mendapat protes keras dari umat Islam. Sementara, Usmar Ismail — tokoh perfilman nasional — membangun nite club Mirasa Sky Club yang merupakan klub malam pertama ketika itu. Di Jl Thamrin, Bung Karno membangun Hotel Indonesia bertingkat 13, setelah sebelumnya menggusur Hotel des Indes di Jl Gajah Mada, peninggalan Belanda. Dia kurang menyenangi bangunan warisan kolonial.

Kawasan Sudirman-Thamrin makin bergengsi setelah dibangun kompleks OR Gelora Bung Karno pada 1960, ketika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games IV. Meskipun, untuk itu tergusur ribuan KK warga Betawi yang kemudian ditempatkan di Tebet, Jakarta Timur. Setelah daerah ini berkembang, ribuan warga Betawi tergusur lagi ke daerah-daerah pinggiran.

Kini jumlah warga Betawi korban gusuran yang masih tinggal di Tebet dapat dihitung dengan jari. Memang demikianlah nasib warga Betawi di kota kelahirannya sendiri. Semoga gubernur mendatang lebih memberikan perhatian pada nasib warga Betawi dan tidak lagi melakukan penggusuran secara sewenang-wenang tanpa ganti rugi yang layak.

Read Full Post »

Situasi Jakarta Makin Memanas

Lahir di Rambipuji, Jember, Jatim 24 April 1911, Brigjen dr H Soemarno Sastroatmodjo, menjabat Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta 4 Pebruari 1960 – 26 Agustus 1964. Kemudian sejak 15 Juli 1965 hingga 23 Maret 1966, Presiden Soekarno yang ingin menjadikan Ibu Kota sebagai kota teladan dan mercu suar dunia ketiga, meningkatkan jabatannya setingkat menteri. Lima hari setelah dilantik, pada 9 Pebruari 1960 Jakarta mengalami hujan lebat selama 12 jam. Kawasan Grogol (Jakarta Barat) yang baru dibangun sebagai kota satelit — kebanggaan Jakarta ketika itu — dilanda banjir besar. Menggenangi rumah, termasuk kompleks parlemen setinggi lutut dan pinggang. Lebih parah lagi keadaan kampung sekelilingnya banjir setinggi atap rumah. Berbagai tempat di Ibu Kota juga dilanda banjir.

Bung Karno — yang turut langsung menangani berbagai proyek –, menjadikan Jakarta kota perlawanan dunia terhadap nekolim. Bahkan, presiden pertama RI ini ikut mendorong rakyat menentangnya dalam bentuk demo-demo dan aksi-aksi yang marak dan terjadi hampir tiap hari. Sumarno dalam kesan-kesannya selama menjadi gubernur menulis: ‘kegiatan-kegiatan yang demikian ini membuat situasi Jakarta tidak hanya hangat tetapi makin hari makin memanas’. Situasi makin hangat ketika film-film imperialis diganyang. Digantikan film-film dari negara Sosialis dan RRC yang penuh propaganda dan indoktrinasi. Tentu saja tidak disenangi rakyat, hingga ratusan gedung bioskop di Indonesia berubah fungsi menjadi gudang, sementara buruh-buruhnya jadi penganggur.

Di kampung-kampung tiap tahun yang kemudian ditingkatkan dua kali setahun diadakan perlombaan kebersihan antara RT/RK (kini RW) terbaik untuk kemudian ikut dalam perlombaan tingkat kelurahan. Demikian terus ke atas hingga terpilih kampung (RT/RK) terbersih se-Jakarta. Lomba ini diadakan Panitia Kebersihan Nasional. Tiap 17 Agustus sore setelah aubade murid sekolah, Bung Karno memberikan penghargaan kepada daerah tingkat II dan I. Jakarta pernah menggondol gelar ‘Kota Besar Paling Tidak Kotor’. Sesuai dengan cita-cita Bung Karno menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

Kantor-kantor pemerintahan, termasuk departemen-departemen ikut memberi contoh pada rakyat. Di samping itu ada lomba kebersihan antarstasiun kereta api dan antartoko. Seperti dituturkan Sumarno, Pemda DKI memberi contoh dalam gerakan kebersihan ini. Tahun 1960, untuk pertama kali karyawan pembersih jalan, mulai bekerja pagi-pagi, sebelum subuh. Supaya jalan-jalan yang menjadi tanggung jawabnya sudah bersih sebelum karyawan lain dan murid sekolah keluar rumah pergi ke kantor dan sekolah.

Sumarno menuturkan, acara ini bawa keuntungan tambahan bagi karyawan kebersihan. Karena waktu siang waktu luang untuk menyambi pekerjaan lain. Di samping mereka jadi lebih aman terhadap kesibukan lalu lintas yang tiap hari tambahan ramai. Tetapi keuntungan terbesar dengan cara tersebut di dapat oleh Pemda DKI sendiri. Karena dengan penampilan Jakarta dalam keadaan bersih tiap pagi, rakyat diberi contoh dalam masalah kebersihan.

Read Full Post »

Ketika menjadi wartawan Kantor Berita Antara (1963-1993) ada seorang jurufoto bernama Nurdin AS. Saya tidak tahu apa kepanjangan AS itu. Badannya tidak lebih dari 155 cm dan beratnya ‘hanya’ sekitar 45 kg. Meski sebagai jurufoto dia harus terjun ke lapangan.

Nurdin selalu berpakaian cukup necis atau trendy menurut istilah sekarang. Tangan kirinya memakai gelang emas, seperti peneng yang harus dikenakan para jamaah haji Indonesia selama di tanah suci agar gampang dikenali bila tersasar. Pokoknya, penampilan Nurdin jauh lebih unggul dibanding rekan-rekan wartawan lainnya.

Nurdin juga memiliki sebuah mobil Fiat buatan Italia, padahal ketika itu umumnya wartawan kalau meliput naik bus atau becak.

Suatu ketika juruwarta yang sampai akhir hayatnya tetap membujang ini, membuat sebuah kejutan. Ketika dia mengabadikan sebuah foto rakyat tengah berebutan menyapu beras yang berceceran di jalan dekat pelabuhan Tanjung Priok. Rupanya beras di dalam karung saat diangkut ke truk seringkali dijegal di tengah jalan. Karungnya mereka bolongin hingga berasnya berceceran.Rupanya peristiwa itu sudah terjadi sejak lama hingga Nurdin mendatangi tempat tersebut. Meskipun ketika itu kebebasan pers dikekang, tapi foto tersebut dimuat juga oleh sejumlah harian Jakarta.

Maka, ketika wartawati Antara, Ita Syamsudin, tengah meliput acara di Istana, dia dipanggil Bung Karno. Presiden Sukarno memang akrab dengan para wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan. Lebih-lebih dengan Ita Syamsuddin. Bahkan dialah yang mengganti nama depan Itje yang berbau Belanda dengan Ita.

”Ita, kau lihat foto dan berita ini?” Bung Karno bertanya dengan nada marah. ”Ya, saya lihat. Apa salahnya? Itu adalah foto yang telah berbicara sendiri,” katanya tanpa merasa bersalah, seperti ditulisnya dalam buku Catatan Politik Pengalaman Wartawan Antara. Kemudian Bung Karno berkata, ”Antara sebagai alat revolusi tidak boleh menyiarkan foto yang demikian.”

Kemarahan Bung Karno itu diwujudkan keesokan harinya dengan memanggil para pimpinan Antara, yang kala itu terdiri dari unsur-unsur Nasakom. Tapi, dalam situasi politik yang panas kala itu, para pimpinan Antara tidak pernah berhenti dari konflik diantara mereka.

Setelah memanggil para pimpinan Antara, Bung Karno mengatakan pada Ita, ”Pimpinan Antara sudah saya marahi. Mereka mengaku sudah kebobolan. Tapi, tahukah kamu Ita, bahwa foto itu mungkin saja dilepas pihak komunis dan mungkin pihak kolonialis, yang keduanya tidak menghendaki kemakmuran Indonesia.”

Indonesia, menurut Bung Karno, sebenarnya tidak kekurangan pangan. ”Rakyat Indonesia tidak hanya makan beras. Hal ini selalu kukatakan pada wartawan-wartawan asing yang menanyakan apakah rakyat Indonesia kekurangan pangan.”

Pengarang AS Louis Fischer dalam bukunya, The Story of Indonesia, ketika menanyakan soal keluarga berencana, Bung Karno bersikukuh menyatakan Indonesia — ketika itu berpenduduk sekitar 90 juta jiwa — tidak perlu keluarga berencana.

Bung Karno pernah menyebutkan bahwa di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi masih banyak daerah yang kosong, hingga dapat memberi makan 250 juta penduduk.

Bung Karno memang tidak mengartikan pangan hanya dengan beras. Berdasarkan kenyataan ketika itu, tidak seluruh rakyat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Karenanya, sampai menjelang kejatuhannya ia selalu tidak henti-hentinya menganjurkan agar rakyat Indonesia juga makan jagung, sagu dan ubi-ubian.

Untuk itu, Bung Karno disamping sering sarapan bersama dengan ubi dan singkong di Istana bersama para wartawan, juga mengundang para diplomat asing. Terutama teman akrabnya, Dubes Amerika Serikat Howard P Jones. Termasuk di depan televisi.

Dalam suasana menggalakkan diversifikasi pangan itulah Bung Karno menjadi marah besar melihat foto beras berceceran diperebutkan rakyat dan disiarkan Antara. Padahal, merupakan kenyataan bahwa situasi ketika itu dari hari ke hari memang tidak menyenangkan. Seperti juga sekarang, rakyat kecil makin susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Antri beras terjadi di mana-mana.

Dalam pidato 17 Agustus 1964 berjudul Tavip (Tahun Vivere Pericoloso) atau Tahun Nyerempet-nyerempet Bahaya yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, Bung Karno menegaskan, ”Sejak 17 Agustus 1964 ini saya menghendaki kita tidak akan membikin kontrak baru bagi pembelian beras dari luar negeri!” kata Bung Karno.

”Selain membasmi hama tikus dan hama-hama lain, selain memberantas segala pemborosan, segala pencoleng-pencoleng kekayaan negara dan pengacau-pengacau ekonomi, kalau perlu dengan menembak mati mereka, maka saya minta Saudara-saudara berkorban pula di atas ‘lapangan makanan’ ini,” tambah Bung Jarno.

Produksi beras kita, menurut Bung karno, sebenarnya sudah cukup! ”Tetapi kenapa kita harus membuang devisen 120 juta sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri? Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu! Tambahlah menu berasmu dengan jagung, dengan ubi, dengan lain-lain. Jagung adalah makanan sehat, kacang adalah makanan sehat! Saya sendiri sedikitnya seminggu sekali makan jagung, dan badanku, lihat, adalah sehat.”
 

Read Full Post »

Banyak kawan menyarankan agar saya menulis buku tentang pengalaman selama delapan tahun jadi wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan. Wartawan Istana, yang pada zaman Orba diidentikkan sebagai wartawan kerajaan, saya jalani dari tahun 1969 sampai 1977. Entah siapa yang memulai, sebutan wartawan kerajaan kala itu lebih populer dari pada julukan wartawan Istana.

Memang, penampilan wartawan Istana cukup mentereng. Tiap hari untuk menghadiri acara di Istana harus memakai dasi. Bahkan, pada saat-saat kepala negara menerima para tamu negara dari luar negeri harus memakai jas. Termasuk saat-saat kunjungan kenegaraan presiden ke luar negeri. Untungnya kami mendapat hadiah jas dari Pak Probosutedjo, adik Pak Harto.

Untuk itu, tidak tanggung-tanggung ia mendatangkan penjahit khusus dari Singapura, Tat Bee Taylor. Kami masing-masing disuruh memilih bahan dan mengukurnya. Hanya dalam waktu dua minggu pakaian lengkap tersebut sudah kami terima di Jakarta.

Sebelum ditugaskan meliput kegiatan kepresidnean pada masa Pak Harto berkuasa, saya pernah meliput kegiatan Bung Karno pada acara di luar Istana. Menurut rekan-rekan senior wartawan kala itu, Bung Karno sangat memperhatikan penampilan wartawan yang meliput kegiatannya. Dia tidak segan-segan merapikan kemeja dan dasi para wartawan, sekaligus menegurnya bila berbusana tidak rapi.

Bung Karno juga akan sangat marah bila wartawan salah menulis pidatonya. Lebih-lebih salah dalam menulis kalimat bahasa Inggris. Dia pernah marah ketika ditulis namanya Presiden Ahmad Sukarno. Bung Karno menyebut penulisnya sebagai wartawan tolol. Rupanya wartawan itu meniru sebuah harian di Timur Tengah yang menulis nama Bung Karno dengan tambahan ‘Ahmad’.

Salah satu kesenangan Bung Karno adalah sarapan pagi di beranda antara Istana Merdeka dan Istana Negara, menghadap ke taman hijau luas. Dia sering mengajak wartawan sarapan pagi dengan hidangan pisang uli rebus atau kukus, yang harganya murah. Dia juga berbuat demikian saat sarapan pagi dengan para diplomat asing, seperti Dubes AS Howard P Jones.

Menurut rekan saya, wartawati Antara Ita Syamnsuddin, yang kala itu bertugas di Istana Negara, Bung Karno yang dikenal anti kolonialisme dan imperialisme serta dekat dengan kiri, sangat akrab dengan Dubes AS. Meskipun CIA punya rencana untuk menggulingkan Bung Karno, tapi secara pribadi Dubes AS adalah sahabat karibnya.

Bung Karno, menurut Ita Syamsudin, pernah mengajak wartawan Istana menyaksikan patung-patung yang ada di taman-taman ibukota. Dia hafal nama patungnya, nama pembuatnya, dan siap berkomentar untuk masing-masing patung. Di Monas, Bung Karno membeli rambutan. Kemudian menikmatinya bersama para wartawan.

Tentu, banyak kesan yang tak terlupakan selama delapan tahun menjadi wartawan Istana pada masa Presiden Suharto. Selalu terburu-buru, diuber waktu. Persisnya, harus mengejar dead line, yakni batas waktu kapan laporan atau tulisan harus disiapkan. Sebagai wartawan Antara, saya harus bersaing dengan dua wartawan koran sore Sinar Harapan: Annie Bertha Simamora dan Moxa Nadeak. Begitu acara selesai, setelah Mensesneg Sudharmono SH memberikan keterangan, kami berebutan telepon untuk memberikan laporan kepada redaktur masing-masing di kantor.

Ada suatu hal yang tidak ada lagi sekarang. Di samping budaya telpon, pada masa Orde Baru sering seorang wartawan Antara melakukan peliputan atau membuat berita atas ‘titipan’ atau ‘permintaan’ dari pihak yang berkuasa. Suatu pagi sesudah peristiwa Malari (15 Januari 1974), saya diberitahu atasan ada pertanyaan titipan dari Hankam untuk Jendral TNI Soemitro, Panglima Kopkamtib, yang akan diterima Pak Harto di Cendana. Dia datang bersama Laksamana Sudomo.

Pertanyaan ‘titipan’ itu adalah, ”Benarkah Pak Mitro ingin mengadakan kudeta dengan menggerakkan para mahasiswa sehingga terjadi kerusuhan massal di berbagai tempat. Termasuk pembakaran proyek Senen dan ratusan mobil?”
Ketika saya tiba di Cendana semuanya wartawan menyatakan akan menunggu pertanyaan saya. Ketika itu, Pak Mitro membantah keras isu-isu bahwa ia ingin mengkudeta Pak Harto.

Pengalaman tak terlupakan lainnya, adalah ketika motor Honda yang saya parkir di Cendana digilas panser. Ketika menunggu tamu yang diterima Pak Harto, tiba-tiba dari samping kediamannya muncul sebuah panser yang akan diparkir oleh seorang prajurit ABRI untuk menjaga keamanan di kediaman Kepala Negara.

Entah bagaimana, tiba-tiba panser tersebut menggilas motor saya. Tidak cukup sekali, setelah menggilas dengan jalan mundur panser tersebut kemudian melaju ke depan dan menggilas motor saya lagi. Akibatnya, motor saya gepeng seperti kerupuk. Tapi, beberapa hari kemudian saya mendapat ganti motor baru.

Almarhumah Ibu Tien Soeharto juga punya perhatian terhadap wartawan Istana. Dia memberikan kepada para wartawan masing-masing sebuah tape recorder, yang kala itu ukurannya lebih besar dari tape recorder sekarang ini. ”Jangan sampai salah-salah lagi dalam meliput acara Pak Harto,” salah satu pesanannya yang masih saya ingat.

Pak Harto mempunyai seorang juru foto yang tiap acara pasti mendampinginya. Dia adalah Saidi. Dia adalah salah seorang dari sedikit orang yang bisa memerintah presiden. Dia acapkali memerintah agar Pak Harto dan Ibu Tien dengan alasan estitika pengambilan foto atau momentum yang langka berpose begini atau begitu. Presiden dan Ibu biasanya menurut saja apa yang diperintahkan Saidi.

Karena ketika Saidi nenjadi juru foto Istana mula-mula berpangkat kopral, maka rekan-rekan wartawan Istana menjulukinya ‘Kopral Jenderal’.

Read Full Post »

Bung Karno dan Olahraga

Ketika artikel ini dibuat, Asian Games (AG) di Doha, Qatar, hampir usai. Kontingen Indonesia di pesta olahraga paling bergengsi di Asia itu menduduki urutan ke-21. Berada di bawah Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina sesama negara ASEAN. Prestasi olahraga Indonesia yang berpenduduk 210 juta jiwa kini benar-benar anjlok. Kita berada di bawah Singapura negara pulau yang berpenduduk empat juta jiwa. Di bawah Vietnam yang baru muncul di bidang olahraga pertengahan 1970-an setelah berakhirnya perang di negeri itu. Bahkan, dalam SEA Games di Manila (2005), kontingan Indonesia yang telah beberapa kali jadi juara umum melorot ke urutan kelima.

Tim sepakbola kita juga digilas Irak 0-6 negara yang sedang kacau balau. Padahal, tim sepakbola Indonesia sampai tahun 1970-an dan awal 1980-an sangat disegenai di Asia. Lebih unggul dari Korea dan Jepang.

Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah AG IV di Jakarta (Agustus 1962). Sekalipun income per kapita kita saat itu masih di bawah 100 dolar AS, tapi guna mensukseskan AG IV, Presiden Soekarno membangun kompleks OR di Senayan seluas 270 ha, dengan stadion utama yang dapat menampung 110 ribu penonton, yang kala itu dibanggakan sebagai stadion terbesar di dunia.

Dengan tergusurnya beberapa kampung di Senayan, ribuan warga Betawi setelah mendapat ganti rugi di tempatkan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebagian besar adalah petani buah, pengrajin batik, tukang ketupat sayur keliling dan pedagang kecil lainnya.

Bagi kontingen Indonesia, AG IV merupakan sukses besar. Merenggut 51 medali ter maswuk medali emas. Nama Sarengat, mahasiswa kedokteran UI jadi termashur ketika meraih medali emas nomor lari 100 meter dan lari gawang 110 meter. Untuk lari 100 meter, Sarengat yang kemudian menjadi dokter Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX mencatat 10,4 detik. Rekor ini bertahan puluhan tahun.

Dalam suasana Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan politik di atas segala-galanya, bagi Bung Karno olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik. Meskipun harus menghadapi tantangan keras dari Komite Olimpiade Internasional (KOI), dia bukan saja tidak mau mengundang, tapi menolak kehadiran Israel dan Taiwan.

Penolakan terhadap Israel itu sebagai rasa solidaritas bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina dan Arab. Sedangkan penolakan terhadap Taiwan, karena kedekatan Indonesia terhadap RR Cina. Sementara itu, RR Cina dan Korea Utara yang bukan anggota KOI diundang sebagai bagian dari komitmen politik Indonesia.

Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa Sondhy, seorang petinggi KOI yang kebetulan berkebangsaan India. Bukan hanya Bung Karno, tapi rakyat Indonesia menjadi marah besar ketika Sondhy menyatakan bahwa legimitasi AG IV Jakarta harus dipertanyakan. Ketika itu, Sondhy tengah berada di Jakarta menghadiri pertandingan-pertandingan. Sikap itu juga karena Sondhy adalah diplomat dari India negara yang sedang konflik dengan RR Cina.

Sondhy terpaksa harus keluar dari Indonesia, karena demonstrasi dari rakyat — terutama kelompok kiri dan kemarahan dari pemerintah Indonesia. Saya merasakan, saat itu demo-demo anti India marak di mana-mana. Dan, yang paling berdebar-debar tentu saja para pemilik toko India di Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Abdul Rachim (68 tahun) menceritakan kepada saya, bahwa karena Bung Karno bersahabat dengan sejumlah tokoh India di Jakarta, ia terlebih dulu memberitakan akan terjadinya demo-demo anti India. Maksudnya agar mereka waspada. Memang, kata Abdul Rachim, sekalipun terjadi demo di Pasar Baru dan beberapa mobil milik warga India dibakar serta toko India dilempari batu. Tapi, kata Rachim, yang tinggal di dekat Pasar Baru, kejadian tersebut tidak separah kalau saja Bung Karno tidak memberitahu teman-teman Indianya.

Terhadap reaksi KOI tersebut, Bung Karno justru melakukan perlawanan keras. Ia bukan saja tidak mengakui komite tertinggi olahraga dunia itu, tapi membuat komite tandingan. Sambil menuduh KOI sebagai alat imperialis. Dengan membagi dunia dalam dua kelompok Nefos (negara berkembang dan dunia ketiga) dan Oldefos (negara imperialis) Bung Karno menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forcing) pada bulan Nopember 1963 di Jakarta.

Walaupun mendapat ancaman dari KOI pesertanya tidak boleh turut dalam Olimpiade tapi Ganefo yang dimaksudkan untuk menandingi Olimpiade berlangsung sukses. Diikuti 2.200 atlet dari 48 negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa.

Pada waktu hampir bersamaan Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden No 263/1963 mencanangkan Indonesia menjadi 10 besar dalam bidang olahraga di dunia. Bagi Bung Karno, olahraga merupakan bagian dari revolusi guna mengharumkan nama bangsa. Dan revolusi Indonesia, seperti sering ditegaskannya, adalah revolusi multikompleks termasuk bidang olahraga.

Untuk mencapai target 10 besar dunia itu Bung Karno juga mendorong 30 persen warga Indonesia untuk secara aktif jadi bagian dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Caranya, mengintensifkan program olahraga sejak SD dan pembangunan kelengkapan sarana materiilnya. Kala itu penduduk Indonesia baru 100 juta jiwa

Read Full Post »

Older Posts »