Volksraad atawa DPR Kolonial

Suasana sidang Volksraad atawa ‘Dewan Rakyat’ semacam DPR sekarang. Tampak gubernur jenderal BC de Jonge tengah menyampaikan pidato pada sidang April 1932. Dia antara lain dengan congkak mengatakan: ”Kita orang Belanda telah berkuasa selama 300 tahun di Hindia Belanda. Dan kita masih akan berkuasa 300 tahun lagi.” Tentu saja pidatonya ini mendapat reaksi keras dari kelompok nasionalis, termasuk di Volksraad.

Volksraad merupakan DPR atau Parlemen kolonial. Tapi kalau anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu meskipun banyak yang kecewa terhadap hasil kerjanya anggota Volksraad kebanyakan ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial. Tentu saja tujuannya agar mereka tidak bersuara ‘keras’ alias yes men. Para anggota DPR kita sendiri terutama di masa Orde Baru lebih banyak mencari ‘selamat’ tidak berani bersuara keras terhadap kebijakan pemerintah. Takut kalau sampai di-recall. Sampai ada guyonan kala itu, pelawak Srimulat yang terletak disebelah gedung DPR/MPR terpaksa tutup karena kalah bersaing dalam melucu dengan para anggota DPR/MPR.

Volksraad terbentuk 1918, setelah sebelumnya pada saat terjadi Perang Dunia I tahun 1915 menegaskan perlunya Ketahanan Nasional Hindia Belanda (Indie Weerbaar) untuk menangkis serangan dari luar. Untuk itu perlu diputuskan oleh parlemen. Maka berangkatlah delegasi menemui Ratu Wilhelmina dan akhirnya terbentuk Volksraad. Sebagian besar anggotanya warga Belanda.

Orang Indonesia tidak pernah melebihi 50 persen. Meskipun bikinan Belanda, tapi banyak anggota pribumi yang bersikap radikal. Meski Volksraad bukan merupakan suatu parlemen atau DPR sejati apalagi ketuanya diangkat langsung oleh Raja Belanda, demikian pula beberapa anggotanya, namun suara-suara kaum nasionalis di dalam dewan rakyat ini sering kali cukup lantang. Jadi kaum nasionalis yang berhaluan koperasi dan anggota-anggota Volksraad pendukung politik kolonialis, seringkali merepotkan Belanda karena membela rakyat-rakyat tertindas. Salah seorang jawara dan pendekar Volksraad adalah Mohammad Husni Thamrin.

Sidang-sidang Volksraad berlangsung di gedung Pancasila, Pejambpon (kini merupakan bagian Deplu), Jakarta Pusat. Gedung ini dibangun 1830. Mula-mula dipakai sebagai tempat kediaman Komandan Tentara Hindia Belanda. Dia adalah Herzog Bernhard van Sachsen (1792-1862). Karena itu pada masa kolonial Belanda tempat ini bernama Hertogpark (Taman Adipati). Sebelumnya ditempat ini seorang Tionghoa pernah mengusahakan sebagai pabrik gula atawa penggilingan tebu. Batavia pernah menjadi salah satu pusat perkebunan tebu di Indonesia.

Gedung ini pernah digunakan sebagai sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan yang berhasil menelorkan UUD 1945 sehari setelah proklamasi. Di tempat ini pulalah Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI. Di gedung inilah pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pidato yang kemudian mashur sebagai ‘Lahirnya Pancasila’.

REPUBLIKA – Sabtu, 16 September 2006